INDONESIAN PEOPLES OPPOSITION FRONT (FOR INDONESIA) prepares to march on January 28 (yesterday) protesting the failure of the Yudhoyono government to improve the plight of the people and calling for a united peoples government. January 28 was the anniversary on the first 100 days of Yudhoyono’s second term and was a day of protest by many different groups throughout the country.
For more about FOR INDONESIA’s (Jakarta) political outlook see :
In Jalan Thamrin (Photo by Zaky Hussein via Facebook)
FOR INDONESIA protest, Bandung, January 28, by I. Proletariat via Facebook
Peoples Challenge Alliance action in Jogja, January 28Other groups apart from FOR INDONESIA also mobilised in Jakarta; one of these was Front Perjuangan Rakyat (FPR)
36 Ormas Menilai SBY-Boediono Gagal
Rabu, 27 Januari 2010 | 13:25 WIB
R.A. KHAIRUN NISA
JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Oposisi Rakyat (FOR) Indonesia menilai pemerintahan SBY-Boediono dalam 100 hari masa kerjanya telah gagal. Sebagai langkah awal, FOR Indonesia yang terdiri dari 36 organisasi massa akan melakukan aksi besar-besaran serentak pada 28 Januari 2010.
“Rezim SBY-Boediono sudah gagal dan pasti akan menyengsarakan rakyat jika terus dipertahankan,” kata juru bicara FOR Indonesia, Nining Elitos, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (27/1/2010).
Rembuk Nasional (National Summit) yang merupakan road map pembangunan ekonomi selama lima tahun, katanya, tidak menguntungkan rakyat. “National Summit hanyalah jalan untuk mempermulus perluasan dominasi modal sekaligus jalan untuk memperhebat penderitaan rakyat. Itulah sebabnya hal-hal mendasar yang menyebabkan rakyat makin sengsara, yakni dengan dominasi modal internasional, jerat utang luar negeri, perdagangan bebas, dan liberalisasi modal, justru lebih dikuatkan dalam National Summit ini,” tandasnya.
Lebih lanjut Nining menyampaikan, FOR Indonesia menawarkan jalan keluar untuk mengatasi ketidakpuasan rakyat tersebut. “Industrialisasi nasional di bawah kontrol rakyat, reforma agraria sejati di bawah kontrol rakyat, nasionalisasi aset-aset vital di bawah kontrol rakyat, kesetaraan jender bagi kaum perempuan, partisipasi langsung rakyat dalam setiap pengambilan keputusan publik, dan perlindungan terhadap hak-hak mendasar rakyat,” tegasnya.
Untuk menjalankan aksinya besok, mereka juga menyerukan agar seluruh rakyat dapat berpartisipasi dalam perlawanan tersebut. “Yang semua itu hanya bisa dijalankan oleh kekuasaan rakyat dalam bentuk pemerintahan persatuan rakyat,” pungkasnya.
Aksi yang digelar besok akan berpusat di Istana Negara. Mereka akan berangkat dari kantor basisnya masing-masing. Selanjutnya, pukul 12.00 mereka akan berkumpul di Bundaran HI. Dilanjutkan dengan berjalan bersama menuju Istana Negara. Organisasi yang bergabung dalam FOR Indonesia antara lain Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).
______
Jakarta – Dua demonstran yang diduga memukul aparat saat berdemo di depan Istana Negara masih berada di Polda Metro Jaya. Saat ini keduanya didampingi Kontras dan LBH Jakarta.
“Sudah ada dari Kontras dan LBH Jakarta. Dua teman kita masih di BAP,” kata Divisi Politik Komite Persiapan Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (KP PBI), Afik Irwanto, kepada detikcom melalui telepon, Kamis (28/1/2010) malam.
Menurut Afik, kedua temannya tersebut adalah Tatang dari KP PBI dan Alkind dari Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda (KPOP). Kedua ditangkap saat terjadi aksi saling pukul memukul antara pendemo dengan aparat di depan Istana Negara.
Afik menceritakan, awal kejadian bermula saat puluhan pendemo ingin mendekat ke Istana. Namun aparat langsung membentuk barikade dan terjadilah gesekan kecil dengan para demonstran.
“Kita spontan membela diri saat polisi mulai memukul dan menendang,” ungkapnya.
Afik meminta agar kepolisian membebaskan kedua rekannya tersebut. Pasalnya, apa yang dilakukan mereka merupakan upaya pembelaan diri dan keduanya tidak terlibat dalam aksi pemukulan tersebut.
“Kalau tidak, berarti SBY memang antidemokrasi. Kita akan lakukan aksi ke Polda untuk rekan kita,” tandasnya.
Aksi di depan Istana Negara mulai memanas saat seorang polisi yang sedang menghalau massa, Fathony AW, terkena pukulan kayu dari demonstran di bagian pelipis sebelah kanan. Fathony kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat.
Polisi mengamankan 2 orang demonstran karena dianggap sebagai provokator dalam insiden itu. Belum diketahui 2 orang tersebut apakah pihak yang memukul Fathony atau tidak.
27 january 2010 10:00
Gerakan Prodemokrasi Sumatera Utara menilai pemerintahan SBY- Boediono beserta elite politik busuk gagal melaksanakan amanat penderitaan rakyat Indonesia.
“Kita minta SBY-Boediono turun dari jabatannya,” kata Koordinator Ligitasi PBHI Sumut Maruli M Purba di sela konferensi pers Gerakan Prodemokrasi Sumatera Utara, mengenai aksi yang akan dilakukan Kamis (28/1), yang diikuti 34 elemen gerakan mahasiswa dan kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) Sumatera Utara di Sekretariat PBHI Sumut Jalan Sawi Medan Selasa (26/1).
Ke-34 elemen gerakan mahasiswa dan LSM itu PBHI Sumut, KPS, Bakumsu, Walhi Sumut, Kontras Sumut, KKSP, Bitra Indonesia, Kotib, SMI, SBMI, SBBSU, GRI, Rumah Politik Andalas, KKP HAM 65, Pergerakan Indonesia, PPRM, Suluh Muda Indonesia, SPI- Sumut, FPTR, KP- PPBI, YPRP, Jarak Perempuan Sumut, Hapsari, SSRC Sumut, SMI Cabang Medan, FMN, Barsdem, Gemaprodem, Barani, KDAS, Rumah musik, LMND, PRM, PMKRI Cab. Medan.
Menurut Maruli, aksi menuntut SBY dan Boediono turun dari jabatannya tersebut dikarenakan kedua pemimpin negeri ini telah gagal dalam mendorong perubahan pada nasib bangsa ini. Mereka menilai setiap kebijakan SBY dan Boediono merupakan praktik kebijakan titipan kapitalis.
Sebab, tidak ada perubahan secara signifikan selama lima tahun baik dari massa SBY- JK hingga program 100 hari pemerintahan SBY- Boediono. “Ini sangat membuktikan bahwa pemerintahan SBY- Boediono telah gagal,” katanya.
Pada massa era SBY-JK terdapat program 100 hari perubahan pada negara ini, namun hingga massa pemerintahan selesai, tidak ada perubahan yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kasus buruh PT. WRP Buana Multi Corpora, dan karyawan Hotel Soechi yang tak kunjung selesai.
Kemudian pemberlakukan UU No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing, di mana status pekerja/buruh dianggap sebagai budak dengan mekanisme kerja kontrak (Outsourching), harian lepas dan PHK yang semena-mena.
Di samping itu ketidakjelasan kasus Bank Century yang membuktikan bahwa kekuatan politik lebih mempengaruhi kedaulatan hukum. “Ini membuktikan bahwa pemerintahan SBY- Boediono gagal membawa perubahan pada bangsa ini. Itu masih segelintir persoalan yang tidak sanggup diselesaikan oleh pemimpin negeri ini,” ungkapnya.
Untuk itu, dalam aksi menyikapi program 100 hari pemerintahan SBY- Boediono, seluruh komponen gerakan rakyat dan mahasiswa akan turun ke jalan untuk menuntut Presiden dan wakil presiden untuk turun dari jabatannya. Aksi yang akan digelar pada Hari Kamis nanti, rencananya akan menitik kumpulkan massa di lapangan mereka dengan target sasaran gedung DPRD Sumut dan Kantor Gubernur dengan jumlah massa di perkirakan sekitar 10.000 orang.
Menyikapi rencana aksi besar-besaran pada hari Kamis nanti, Kapoltabes Medan Kombes Imam Margono ketika di konfirmasi di ruangannya mengaku telah siap untuk melakukan pengamanan terhadap aksi tersebut.
Dengan menurunkan sekitar 800 personil yang akan ditempatkan di titik-titik yang menjadi sasaran aksi, seperti kantor gubernur, DPRD Sumut, Pengadilan negeri Medan serta tempat pemerintahan lainnya.
Kapoltabes berharap aksi yang dilaksanakan itu bisa berjalan dengan tertib, sehingga tidak bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat lainnya (pengguna jalan). “Kita berharap, pelaku aksi tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kegiatan aksi itu, sah-sah saja dilakukan oleh masyarakat, namun jangan menimbulkan kerugian bagi orang lain,” ungkap dia.
Komite Persiapan Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia
( KP –PPBI )
==============================================================================
Jl.Tebet Timur Dalam VIII P/ No 16, Jakarta Selatan. Telp/Fax : 021 8298425
Email : kp.ppbi@gmail.com
Represifitas Aparat Kepolisian Memperteguh Kehendak Kami Untuk Menggantikan Rezim Neolib SBY-Boediono dengan Pemerintahan Persatuan Rakyat.
Aksi perlawanan rakyat menuntut penggulingan rezim SBY-Boediono di berbagai kota pada hari ini (28/01/10), dihadapi aparatus kepolisian dengan tindakan-tinndakan represif, seperti yang terjadi di kota Palu, Pontianak, Cirebon, Banten, Makassar dan beberapa kota lainnya termasuk Jakarta—dimana beberapa anggota Front Oposisi Rakyat Indonesia, dari elemen Komite Persiapan Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia dan Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda, ditangkap dan hingga sekarang masih ditahan POLDA METRO JAYA–
Tindakan respresifitas aparat kepolisian ketika berhadapan dengan aksi perlawanan nasional 28 Januari 2010 in,i dimulai dari tindakan upaya pembubaran aksi hingga pemukulan dan penangkapan peserta demonstran.
Sebenarnya sebelum gerakan nasional perlawanan rakyat 28 januari 2010, Rezim SBY-Boediono sudah melakukan tindakan-tindakan represif untuk menggagalkan aksi nasional ini; Berbagai metode dilakukan, mulai dari mengitimidasi supir-supir yang akan disewa kendaraannya, mendatangi sekretariat-sekretariat organisasi pergerakan, tidak mau menerima surat pemberitahuan aksi, memblokir massa di berbagai titik, hingga memasang spanduk-spanduk yang pada intinya menakuti-nakuti rakyat seolah-olah yang akan melakukan aksi nasional pada tanggal 28 Januari 2010 adalah gerakan yang suka menyebar fitnah, anti perdamaian, tidak demokratis, dan hanya penuh dengan dendam.
Komite Persiapan Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (KP PPBI) yang juga terlibat dalam proses persiapan aksi perlawanan nasional 28 Januari 2010—dibeberapa kota KP PPBI tergabung dalam Front Oposisi Rakyat Indonesia—juga mendapatkan intimidasi-intimidasi tersebut, antara lain sekretariat KP PPBI Bandung didatangi oleh aparatus polisi dan tentara, sekretariat KP PPBI Jakarta Utara juga didatangi aparatus tentara dan kepolisian, ancaman via sms dan telepon dari orang-orang tak dikenal pada pengurus-pengurus KP PPBI di berbagai kota, hingga penangkapan anggota KP PPBI dalam aksi Front Oposisi Rakyat Indonesia di depan Istana hari ini.
Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa ada sebagian gerakan yang memang bersinggungan dengan elit-elit politik tertentu, dengan motif-motif politik jangka pendek, dan hanya untuk kepentingan segelintir elit saja, namun sebagian besar lainnya justru adalah gerakan yang berangkat dari kesadaran sendiri, dari kenyataan obyektif bahwa selama Rezim SBY berkuasa, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan mayoritas rakyat Indonesia dan mempersempit ruang demokrasi bagi mayoritas rakyat Indonesia.
Salah satu gerakan yang tidak berhubungan dengan elit politik, adalah gerakan perlawanan rakyat yang tergabung dalam Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia), yang secara sadar menyatakan bahwa Rezim SBY-Boediono telah gagal, bukan hanya 100 hari ini saja, melainkan semenjak 5 tahun 100 hari yang lalu.
Berbagai kebijakan Pro Modal dalam berbagai bentuk seperti liberalisasi investasi, liberalisasi perdagangan dan jasa, privitasisasi, pembuatan berbagai macam UU dan peraturan yang mempermudah penjarahan kekayaan alam dan kerusakan lingkungan, hingga berbagai UU dan peraturan yang semakin memperdalam eksploitasi terhadap rakyat Indonesia—upah murah maupun status kerja yang tidak pasti, melalui sistem kerja kontrak dan outsourcing— dijalankan dan dibuat oleh Rezim SBY-Boediono, bahkan untuk lebih memuluskan jalan bagi kaum modal, di awal masa jabatannya, SBY-Boediono telah membuat National Summit—istilah yang tepat adalah Pertemuan Pengusaha dan Pemerintah—yang hasilnya menjadi acuan pembangunan 5 tahun kedepan.
Disisi lain Rezim SBY-Boediono juga melakukan upaya-upaya sistematis, untuk memperkecil ruang demokrasi, dari pembiaran terhadap penutupan dan pembakaran rumah ibadah, pembiaran aksi-aksi anarkis terhadap kelompok-kelompok keyakinan tertentu, pelarangan buku-buku, pembuatan perda-perda diksrimatif—terutama terhadap kaum perempuan—hingga melakukan kriminalisasi terhadap rakyat yang melakukan perlawanan.
Itulah yang melandasi, Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia), dengan tegas menyatakan Rezim SBY-Boediono GAGAL, dan bukan hanya itu, karena ada fakta lain, bahwa seluruh kekuatan politik parlemen, dan juga elit-elit politik Indonesia, ternyata setali tiga uang dengan SBY-Boediono, yaitu sama-sama pro modal dan sama-sama anti demokrasi, sehingga Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia) juga secara tegas menyatakan mereka juga telah GAGAL.
Dan untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik, akhirnya Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia) berkesimpulan, bahwa hanya rakyat Indonesialah yang bisa merubah Indonesia, hanya jika ada alat perjuangan yang mampu menyatukan kehendak perubahan rakyat Indonesia ini dari Sabang hingga Merauke. Maka, Front Oposisi Rakyat Indonesia berkendak untuk menyatukan energy rakyat, yang sekarang ini masih tercerai berai, dan masih belum bersatu.
Oleh karena itu, Komite Persiapan Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (KP PPBI), di tengah tekanan-tekanan aparatus keamanan, di tengah intimidasi yang makin gencar, menyatakan :
1. Tetap akan menjadi bagian dari Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia), sejauh cita-cita dan garis perjuangan Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia) sejalan dengan kepentingan dan kehendak mayoritas rakyat Indonesia
2. Menuntut pihak POLDA METRO JAYA untuk segera membebaskan anggota KP-PPBI dan KPOP (bagian dari Front Oposisi Rakyat Indonesia-Jabodetabek), yang masih ditahan oleh POLDA METRO JAYA, juga seluruh aktifis gerakan rakyat yang masih ditahan diberbagai daerah, baik karena aksi 28 januari 2010 maupun karena aksi-aksi perlawanan lainnya.
3. Bahwa aksi perlawanan nasional 28 Januari 2010 hanyalah awal dari sebuah pertempuran panjang melawan kekuasaan modal dan antek-anteknya, sehingga KP PPBI bersama dengan kelompok pergerakan rakyat lainnya, akan meneruskan perlawanan rakyat ini, hingga Rezim Pro Modal ini tumbang dan digantikan dengen Pemerintahan Persatuan Rakyat.
4. Tak ada alasan lagi, bagi organisasi-organisasi pergerakan yang bersih, yang bercita-cita perubahan sejati buat rakyat, untuk tidak bersatu lagi. Saat ini, adalah saat untuk membangun alat persatuan perjuangan secara nasional.
Lawan Rezim Pro Modal SBY-Boediono, Tinggalkan Elit Politik !
Bentuk Pemerintahan Persatuan Rakyat !
Jakarta, 28 Januari 2010
Koordinator Umum
Sulaeman
Koordinator Divisi Penyatuan Politik
Budi Wardoyo
SBY-Budiono Gagal Sejahterakan Rakyat, Ganti Rejim, Ganti Sistem!
Share
Today at 01:22
(28/1/10) Hari ini, tepat lima tahun seratus hari SBY berkuasa, ribuan aksi massa dari berbagai front aksi mengepung Isatana dan gedung MPR/DPR menyatakan kekecewaanya terhadap SBY-BD. Salah satu aksi massa yang tergabung dalam Front Oposisi Persatuan Rakyat Indonesia yang disingkat dengan FOR Indonesia menyatakan SBY-Budiono gagal sejahterakan rakyat dan harus digantikan. Tak hanya digantikan rejimnya namun juga sistemnya dengan sistem baru, yakni Sosialisme. Demikianlah yang diungkapkan oleh Sastro, koordinator FOR Indonesia. Dalam orasinya, Sastro yang juga merupakan ketua PRP Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan bahwa selama lima tahun seratus hari ini, SBY sudah gagal dan tak layak lagi untuk dipercaya memegang tampuk kekuasaan. Sementara, aktivis dari Persatuan Politik Rakyat Miskin menuturkan tak hanya SBY-Budiono yang harus digulingkan namun juga elit politik lainnya. Sebab elit politik-elit politik yang berkuasa semenjak Suharto hingga kini, SBY-Budiono tak pernah berhasil mensejahterakan rakyat, sebaliknya menjadi antek-antek neo liberalisme yang teguh menjalankan program Neo liberalisme.
Aksi yang digelar oleh FOR Indonesia ini, berlangsung semenjak pukul 10.00 WIB di bundaran Hotel Indonesia lalu menuju Istana setelah gelombang massa dari buruh, tani, mahasiswa dan elemen massa lainnya berdatangan. Di depan gedung Istana, mereka sempat bentrok di lapangan dengan aparat. Meski hanya berlangsung singkat, 2 orang ditangkap dan baru sekitar pukul 12 malam semua aktivis yang ditangkap tersebut dilepas. Mereka yang tertangkap diantaranya Akind dari PPOP (Persatuan Perjuangan Organisasi Pemuda) dan Tatang dari KP.PPBI (Komite Persiapan. Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia). Sementara di beberapa daerah seperti kota Palu, Pontianak, Cirebon, Banten, Makassar dan beberapa kota lainnya juga terjadi penangkapan terhadap para aktivis yang sedang berdemonstrasi merespon seratus hari SBU-Budiono.
Sekitar pukul 17:30 Wib aksi FOR Indonesia tersebut selesai, setelah sebelumnya sempat melakukan orasi bersama dengan massa dari front Gerakan Indonesia Bersih. Sebelum membubarkan aksinya, FOR Indonesia menyatakan akan kembali turun ke jalan.
Berita ini ditulis oleh
Dian Trisnanti
++++++++++++++++++
Below are reports on protests in Jogjakarta by Alliansi Rakyat Menggugat (Peoples Challenge Alliance)
YOGYA (KRjogja.com) – Beberapa elemen massa yang ada di Yogyakarta siap turun ke jalan memperingati momentum 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono yang jatuh tepat pada hari ini, Kamis (28/1). Ratusan massa setidaknya akan tumpah ruah di bebeapa titik-titik strategis di jantung kota ini untuk menggelar aksi unjuk rasa.
Seperti dikatakan Humas Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), Mutiara Ika Pratiwi, kelompoknya siap menurunkan sedikitnya 250 massa untuk malakukan unjuk rasa besar-besaran. Tuntutannya hanya satu, yakni menuntut turunnya SBY-Boediono.
“100 pemerintahan SBY-Boediono menambah kesengsaraan rakyat. Sudah saatnya mengganti rezim SBY-Boediono dan elit politik busuk dengan pemerintahan persatuan rakyat,” kata Ika di Yogyakarta, ketika dihubungi KRjogja.com, Kamis (28/1) pagi.
Dikatakan Ika, massanya yang siap turun hari ini merupakan gabungan dari beberapa elemen massa, diantaranya LMND-PRM, SMI, FAM-J, Sebumi, JNPM, PPRM, JMKI, YMNI, Sekber dan beberapa elemen lainnya. Ketika disinggung tentang kemungkinan adanya penyusup dalam aksinya nanti, perempuan aktifis pergerakan ini menyatakan tidak peduli. “Kami merasa tidak khawatir. Biar itu menjadi urusan Kepolisian,” katanya singkat.
Ratusan massa ARM rencananya akan berkumpul di Bunderan UGM sekitar pukul 09.00 WIB, untuk kemudian melakukan longmarch menuju Tugu Yogyakarta, DPRD DIY dan berakhir di depan bekas istana negara, Gedung Agung. Massa akan tiba di Gedung Agung untuk berorasi sekitar pukul 10.00 WIB. Sedangkan rute perjalanan yang akan dilalui massa ARM, diantaranya Jalan Cik Ditiro, Jalan Sudirman, Jalan Mangkubumi dan Jalan Malioboro. (Van)
__________
Mahasiswa mengusung babi dalam aksi di Bundaran UGM (Foto : Deny Hermawan)
YOGYA (KRjogja.com) – Puluhan massa yang tergabung di dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) melakukan unjuk rasa di sekitar bundaran UGM. Massa mengusung replika dua ekor babi. Babi yang berwarna hijau loreng dibawahnya diletakkan foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan babi yang berwarna hitam dan mengenakan topi Paman Sam ditaruh foto Wakil Presiden Boediono.
Massa merupakan gabungan dari berbagai elemen, diantaranya SMI, LMND PRM, SEBUMI, FAM-J, JNPM, PPRM, IKPM Sumsel, SRY, GMNI, GMKI, dan LIMAPERA. Massa membawa serta berbagai spanduk, menghujat SBY-Boediono. Mereka membawa serta foto beberapa tokoh, diantaranya Wiranto, Jusuf Kalla, dan Sri Mulyani, yang dianggap telah merugikan negara.
Menurut Agus F, Koordinator umum aksi, 100 hari rezim SBY-Boediono justru memperparah kesengsaraan rakyat. Untuk itu, ia menuntut turunnya rezim SBY-Boediono. “Tidak ada alasan lagi bagi rakyat untuk mempertahankan rezim SBY-Boediono karena arah kebijakan ekonomi politiknya tidak berpihak pada rakyat. Bahkan justru memperparah kesengsaraan rakyat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, beberapa hal yang ditolak tegas oleh pihaknya antara lain National Summit, ACFTA, dan kapitalsasi pendidikan. ia menjelaskan, upah layak bagi buruh serta pengusutan skandal Century harus segera dilaksanakan.
“Jalan keluar politiknya adalah pembebasan nasional melalui pemerintahan pro rakyat. ganti rezim SBy-Boediono, dan bangun organisasi kerakyatan dan persatuan gerakan sebagai embrio pemerintahan pro rakyat,” teags dia. (Den)
MAX LANE ONLINE 
