TRUE STORY PIECE: The Sawangan Incident, 2001 by Max Lane

Originally posted on MAX LANE ONLINE:

I never liked sitting in the room at seminars and conferences where I was the organiser. I had organised some very big conferences, with speakers who were not just boring academics, but national liberation leaders from East Timor, communist radicals from India, trade union militants from the United States, men and women who had been in and out of jail and torture houses in Indonesia, poets and dramatists. But even so, I still hated being inside listening. Nervous tension. Would things go wrong – but then if I was sitting outside I had to be nearby in case something did go wrong.

So it was in Sawangan, West Java, Indonesia in 2001. I was not an organiser actually, but had been helping out. I shared the stress.

One drop and then two drops of sweat splashed on the table top, and I wiped them away and then my forehead. It…

View original 1,693 more words

ARTIKEL: Indonesia Pasca Pemilihan: Menuju Krisis Pemerintahan? oleh Max Lane

RINGKASAN EKSEKUTIF

  • Persaingan yang terus meningkat antara Presiden terpilih Joko Widodo dan Koalisi Merah Putih Koalisi yang memegang mayoritas kursi di parlemen.
  •  Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo Subianto untuk Presiden melancarkan serangan dengan mengubah aturan posisi kepemimpinan di parlemen. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil posisi ketua dan wakil ketua di parlemen. Pada saat yang sama, kelompok ini telah berhasil mendorong berakhirnya pemilihan kepala daerah secara langsung.
  • Haruskah Merah Putih Koalisi terus “memerintah dari parlemen” dan menantang presiden Joko Widodo, bila ini terjadi kemungkinan besar Indonesia akan menuju ke krisis pemerintah.
  • Artikel ini terbit dalam bahasa Inggeris disini: click here

Continue reading

ARTIKEL: Setelah film JAGAL: Indonesia, 1965: Merehabilitasi Korban, Merehabilitasi Revolusi

Artikel ini akan diterbitkan tahun depan dalam sebuah buku kumpulan tulisan saya tentang topik-topik yang berkaitan dengan ulangtahun ke50 persitiwa-persitiwa 1965 – yaitu: digulingkannya Sukarno, pembantaian massa pendukung Sukarno dan didirikannya Orde Baru.

Diterbitkan sekarang untuk menyambut film SENYAP, film sequel buat film JAGAL, yang baru-baru ini mulai ditayangkan.

Artikel ini bisa juga dibaca dalam bahasa Inggeris disini: CLICK HERE  (Versi bahasa Indonesia ini diterjehmahkan oleh Danial Indrakusuma.)

Artikel ini ditulis Agustus, 2013, sehingga referensi-referensi kontemporer masih zaman Presiden Yudhoyono.

********

Setelah film JAGAL:  Indonesia, 1965: Merehabilitasi Korban, Merehabilitasi Revolusi

Sangatlah menggembirakan mengetahui ada diskusi, baik secara internasional maupun di dalam negeri Indonesia, yang semakin meningkat dan lebih terbuka yang membahas pembunuhan massal para pendukung Sukarno dan kaum Kiri Indonesia pada 1965-68, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI). Kekejian brutal berdarah dingin dalam pembunuhan massal 1965 terungkap dalam pengakuan di film (dokumenter) “The Act of Killing (versi Indonesianya diberi judul “Jagal”), yang telah memainkan peranan yang sangat penting untuk memancing diskusi ini. Pengungkapan pada publik tentang temuan-temuan penting dalam laporan KOMNASHAM menegaskan mengenai peran sistimatis negara dan militernya dalam pembunuhan-pembunuhan tersebut, dan laporan tersebut telah diserahkan kepada pemerintah Indonesia saat ini. Juga sangatlah penting, bahwa pekerjaan pengungkapan tersebut dilakukan oleh mantan-mantan anggota organisasi-organisasi politik Kiri sebelum 1965, yang sekarang kebanyakan telah berusia lanjut, dalam mengangkat masalah tersebut dan penderitaan mereka, menggali kuburan massal, dan melalui bentuk-bentuk kampanye lain yang sangat penting. Mantan pemimpin Gerwani, Sulami, memainkan peran heroik dan mempelopori proses tersebut di kalangan kawan-kawannya. Ada juga hasil-hasil kasus pengadilan dalam menuntut konpensasi bagi milik yang hilang dan kekerasan yang dideritanya, yang kadang berhasil, kadang gagal.

Peran aktivis-aktivis yang lebih muda juga sangat penting di saat-saat tertentu. Penggalian kuburan massal yang pertama dilakukan pada masa Suharto oleh pendiri PRD, Danial Indrakusuma, yang bekerjasama dengan pembuat film dari Inggris, Max Stahl. Indrakusuma juga melakukan kembali dua upaya penggalian kuburan massal selama periode pendek masa peralihan Habibie.

Peningkatan aktivitas tersebut benar-benar telah memenangkan lebih banyak penampangan (profile) dan ruang yang lebih luas untuk mengkapanyekan dan me-lobi masalah rehabilitasi serta keadilan bagi para korban teror 1965-68. Dalam hal tersebut, bagaimana pun juga, kita haruslah mencatat bahwa keuntungan utamanya yang dimenangkannya adalah adanya peningkatan diskusi publik pada kadar yang masih rendah, bukan pergeseran menjadi opini publik, atau bukan perubahan pada level kebijakan negara. Negara, melalui pemerintahan Yudhoyono sekarang ini, telah mengabaikan laporan KOMNASHAM. Sebenarnya, Menteri Politik dan Keamanan telah memberikan pernyataan tentang pembunuhan massal 1965, yang dia pikir bisa dibenarkan karena pembunuhan massal itulah yang menjamin bisa terbentuknya Indonesia seperti sekarang ini. Ada rumor bahwa presiden akan meminta maaf, namun tak pernah dilaksanakan. Memang, rumor tersebut memicu serangkaian organisasi, termasuk Nahdlatul Ulama, untuk membuat pernyataan menolak sikap seperti itu.

Kemampuan melancarkan kampanye dan mendorong kasus-kasusnya ke pengadilan seperti itu menggambarkan perubahan atmosfir yang bisa sangat membantu sehingga, begitu Suharto turun takhta dan Orde Baru dapat diakhiri, maka berhenti pula propaganda nasional anti-PKI dari Orde Baru yang sebelumnya bertubi-tubi dan sistimatis. Perlambangan yang paling jelas adalah dihentikannya kewajiban yang sistimatis untuk memutar film yang mengerikan (namun brutalitasnya hidup), yakni film “Penghianatan G30S-PKI”. Anak-anak sekolah yang telah mengalami sistim sekolah selama 15 tahun terakhir ini tak mengalami pengkhinaan semacam itu. Sekarang telah terjadi perubahan. Sungguh, di sekolah-sekolah, kebijakan lama dalam mengacu pada soal G30S sebagai G30S-PKI baru-baru ini diperkenalkan kembali dengan pesan yang sangat menakut-nakuti, yang dimasukkan ke dalam sistim pelatihan guru.

Continue reading

TRUE STORY PIECE: The Sawangan Incident, 2001 by Max Lane

I never liked sitting in the room at seminars and conferences where I was the organiser. I had organised some very big conferences, with speakers who were not just boring academics, but national liberation leaders from East Timor, communist radicals from India, trade union militants from the United States, men and women who had been in and out of jail and torture houses in Indonesia, poets and dramatists. But even so, I still hated being inside listening. Nervous tension. Would things go wrong – but then if I was sitting outside I had to be nearby in case something did go wrong.

So it was in Sawangan, West Java, Indonesia in 2001. I was not an organiser actually, but had been helping out. I shared the stress.

One drop and then two drops of sweat splashed on the table top, and I wiped them away and then my forehead. It was hot, even shaded under the traditional shaped roof of the outdoor eating area next to the seminar room. There were only three of us there. The rest were inside in the seminar room, listening to speakers on neo-liberalism in the Asia Pacific. About 150 people, including thirty or so foreigners from 13 countries. I could hear the voice of the speakers, but not their words. Sounds. I had been chatting with the two Indonesian participants outside who were also seminar avoiders. One was a lawyer who was there just in case. He was from the famous Legal Aid Foundation of Jakarta. The discussion paused.

10647188_10203810532877704_5138502646768418315_n

Continue reading

ARTIKEL ANALISA: Jarak Tipis di antara Kedua Calon Presiden Indonesia oleh Max Lane

(Artikel ini diterbitkan dalam bahasa Inggeris di ISEAS PERSPECTIVES pada tanggal Juli 4, 2014, sebelum pemilihan presiden berlangsung pada tanggal Juli 9. Artikel ini diterjemahkan sukarela oleh Mohamad Zaki Hussein. Terima kasih.)

Setelah periode lobi pra-kampanye yang panjang untuk membentuk koalisi politik, kampanye pemilihan presiden telah berjalan selama tiga minggu. Sudah ada tiga debat di antara kedua calon (dengan tiap debat berfokus pada satu topik spesifik) dan “dialog” antara kedua calon presiden dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) yang disiarkan secara nasional oleh televisi. Terdapat banyak kegiatan ketika para calon presiden dan juru bicara mereka menenggelamkan diri dalam kampanye; papan iklan dan reklame ada di mana-mana.

unfinishediseas_monograph_decentralisation_design_20140506

Pembelahan yang ada di elit Indonesia sudah cukup jelas. Kedua calon, Joko Widodo (dari PDI-P) dan Prabowo Subianto (dari GERINDRA), mewakili dua jalan ke masa depan (atau kembali ke masa lalu) yang sungguh berbeda bagi Indonesia, tetapi keduanya muncul dari elit berkuasa Indonesia. Widodo berasal dari elit daerah baru yang tumbuh subur dalam eksperimen Indonesia dengan desentralisasi. Prabowo sangat terkait dengan elit lama Orde Baru dan, sekalipun ia sendiri sangat kaya, juga merupakan kakak dari seorang pengusaha yang sangat kaya. Ia adalah mantan menantu Suharto dan anak mantan menteri Suharto, yang juga seorang pengusaha kaya.[1] Di saat ini, kebanyakan jajak pendapat mengungguli Widodo dari Prabowo dengan angka antara 5% dan 7%, dengan 20-30% pemilih yang belum menentukan pilihannya. Widodo, meski masih unggul dalam jajak pendapat, tampak telah kehilangan keunggulan yang ia miliki sebelumnya di tahun ini, ketika beberapa jajak pendapat menempatkannya pada 70%.

GSPB militerisme

Continue reading